Dengan Membandingkan Program Yang Dimunculkan Oleh Paslon Cagub, Apakah Kita Masih Memerlukan Gubernur Baru??

loading...
loading...

Asliberita.com - Membaca berita persidangan ke-15 Ahok ini tentulah pembaca telah lebih dulu mengetahuinya melalui media elektronik lainnya dan mungkin telah berita tersebut telah dibaca oleh hampir sejuta umat sebelum saya mulai menulisnya. Di sini, saya ingin sekedar berefleksi singkat tentang figur seorang Ahok yang banyak diperbincangkan dan mencoba menemukan hal-hal yang dapat dipelajari.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam persidangan Ahok ke-15 kuasa hukum Ahok menghadirkan tiga orang saksi ahli. Mereka adalah Guru Besar Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, Rahayu Surtiati Hidayat, Rois Syuriah PBNU, KH Ahmad Ishomuddin dan ahli Hukum Pidana dari Universitas Parahyangan, Djisman Samosir. Adapun penjelasan singkatnya sebagai berikut.

Saksi pertama, Rahayu Surtiati Hidayat mengatakan bahwa pidato Ahok di kepulauan seribu tidak mengundang unsur penodaan agama karena kata “pakai”, yang menjadi isu utama, sama artinya dengan kata “menggunakan”. Itu berarti Surat Al-Maidah 51 dijelaskan sebagai keterangan alat, bukan keterangan sumber.

Saksi kedua, Rais Syuriah PBNU KH Ahmad Ishomuddin mengatakan bahwa sikap keagamaan MUI tidak melalui beberapa proses, diantaranya MUI tidak mencari kejelasan (tabayyun) atas informasi adanya dugaan penistaan agama kepada Ahok sebagai pihak terduga dan warga Kepulauan Seribu sebagai saksi mata.

Saksi ketiga, Djisman Samosir mengatakan bahwa saksi pelapor yang dihadirkan oleh JPU seharusnya adalah saksi yang melihat, mendengar, dan merasakan langsung pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu bila mengikuti Pasal 184 KUHP. Namun yang terjadi, tidak ada satupun saksi pelapor yang saat itu berada di Kepulauan Seribu, tempat dugaan penodaan agama terjadi.

Mendengar keterangan saksi-saksi ahli dan latar belakang pendidikan mereka, sudah dipastikan bahwa penilaian objektif terhadap kasus dugaan penodaan agama ini terlihat jelas mampu dicerna oleh akal sehat dan ini pula yang dapat menghancurkan keterangan subjektif nan irasional para pelapor.

Hmm, pertanyaan mengenai apakah Majelis Hakim sudah mengantongi keputusan bukanlah hal yang menjadi sorotan saya, karena masih akan ada berita-berita persidangan Ahok selanjutnya yang akan jadi referensi untuk menjawab pertanyaan itu. Semoga cerita mengenai keputusan kasus Ahok ini berakhir manis, semanis wajah Raisa.

Kembali ke program-programnya yang inspiratif, ada beberapa yang terekam oleh ingatan saya yang lagi-lagi sudah dibicarakan di media, diantaranya:

1.Saat ia melakukan kunjungan kerja ke Maroko sebagai anggota DPR-RI komisi 2 ditemukan adanya ‘plesiran’ ke Spanyol sebelum menuju ke Maroko. Ia menolak mengunjungi Spanyol karena tidak termuat dalam agenda perjalanan yang telah ditentukan.
2.Ia menolak pelaksanaan program e-KTP yang mengeluarkan dana trilyunan rupiah dan berpotensi terjadinya tindakan korupsi. Setelah kasus e-KTP mencuat ke permukaan, Ahok tidak masuk dalam daftar bukti penerima dana.
3.Kunjungannya ke beberapa warga Jakarta yang sedang sakit dan memberikan bantuan kursi roda, turut dilakukannya tanpa penyertaan wartawan. Sekalipun demikian, ada saja yang sempat meliput kegiatannya ini. Benar-benar luar biasa! Memang Ahok mengatakan bahwa ia diajarkan oleh bapaknya untuk mengunjungi orang-orang sakit dan berkekurangan karena doa-doa mereka pasti didengar oleh Tuhan.
4.Komentar Djan Faridz, Ketua DPP PPP, mengatakan bahwa program-program Ahok yang pro Islam seperti mengumrohkan para pengurus Masjid dan pembangunan Masjid di Jakarta haruslah didukung oleh warga Jakarta, bahkan Ahok memiliki tanah yang dihibahkan untuk pembangunan panti asuhan.
5.Ia turut pula membangun program Kartu Jakarta Lansia yang rencana akan dimulai pada bulan mei 2017, yang pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai saat ini. Berikut program Pasukan Merah yang siap untuk memperbaiki atap-atap rumah warga yang kurang mampu.

Sambil bertanya-tanya apakah programnya memunculkan keraguan untuk tidak memilihnya lagi? Atau apakah kita memerlukan Gubernur baru?

Jawabannya mungkin dapat diketahui saat kita mulai mengatur waktu pada hari Rabu, 19 April 2017 untuk melangkah ke TPS dan mencoblos kertas pemilih yang berangka 2 dan setelahnya kembali menikmati aktifitas seperti biasa sambil berkata ‘let God do the rest’.

0 Response to "Dengan Membandingkan Program Yang Dimunculkan Oleh Paslon Cagub, Apakah Kita Masih Memerlukan Gubernur Baru??"

Post a Comment